(Dimuat di Radar
Jember, 23 Februari 2017)
Spirit nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin
membangun Indonesia dari pinggiran membuat desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Istilah pinggiran (periphery)
sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika, Dirjen P3MD, adalah frasa
populer untuk membenturkan dengan negara pusat dalam tradisi Marxianeco-nomic.
Desa menjadi subjek untuk mengatur pembangunan berskala lokal desa berdasarkan
asas rekognisi dan subsidiaritas.
Untuk menyukseskan pembangunan berskala lokal,
pemerintah mengeluarkan anggaran Dana Desa (DD) sebagai amanat Undang-Undang
Desa. Sebagaimana yang termaktub dalam Permendesa Nomor 5 Tahun 2015, DD merupakan dana alokasi khusus dari
pemerintah pusat untuk pembangunan berskala lokal desa.
